Pimpin Upacara HUT ke-77 TNI di Istana, Presiden RI Jokowi Minta TNI Terus Bersinergi dengan Polri

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). (foto: setkab.go.id)

JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin upacara peringatan HUT ke-77 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/10/2022). Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta istri, Wury Estu Handayani, tiba di mimbar kehormatan sekitar pukul 07.50 WIB.

Dalam upacara tersebut, Kolonel Laut (PM) Moh. Erwin Kasirun bertindak selaku komandan upacara. Setelah mengheningkan cipta, rangkaian acara dilanjutkan dengan pengucapan Sapta Marga.

Hadir dalam upacara HUT TNI ini yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Polhukam Mahfud MD, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Selain itu tampak hadir pula Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto.

Pada kesempatan itu, tiga prajurit TNI berprestasi dianugerahi Tanda Kehormatan Republik Indonesia. Bintang Kartika Eka Paksi Nararya diberikan kepada Kapten Inf Sudiyatmoko Waluyo, Bintang Jalasena Nararya diberikan kepada Peltu Mar R Beny Vicahyantiyana, dan Bintang Swa Bhuana Paksa Nararya diberikan kepada Kolonel Pnb Firman Dwi Cahyono.

Dalam amanatnya, Jokowi mengingatkan agar bangsa Indonesia bersama-sama dan kompak dalam menghadapi berbagai tantangan dunia saat ini. Ia juga meminta TNI untuk terus bersinergi bersama jajaran Polri dalam mensukseskan berbagai agenda nasional.

"Dukung agenda-agenda nasional dalam penanganan krisis pangan, krisis energi, dan krisis finansial. Bantu kemandirian pangan, pengendalian inflasi, jaga pertahanan keamanan agar masyarakat bisa berkarya optimal dalam menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan yang ada," tegas Jokowi.

Di tengah tantangan bangsa yang sangat kompleks, Jokowi juga meminta TNI tetap meningkatkan profesionalitasnya. TNI, lanjut Jokowi, harus terus secara bertahap melanjutkan pemenuhan minimum essential force. "Pembangunan kekuatan perlu terus selaras dengan pembangunan nasional dan program bela negara perlu dilanjutkan sesuai prinsip-prinsip demokrasi untuk mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945."

(dkd)