Pengamat: Lembaga Survei Harus Diawasi Lembaga Independen dan Kredibel

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga. (foto: kastara.id)

JAKARTA -- Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menilai lembaga survei harus diawasi lembaga independen. Sebab, banyak lembaga survei yang merilis hasil surveinya kerap berbeda satu dengan lainnya.

"Padahal besar sampel dan waktu pelaksanaan surveinya hampir relatif sama," kata Jamiluddin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/10/2022).

Jamiluddin mencontohkan bagaimana hasil Survei Charta Politika Indonesia yang digelar 6-13 September 2022 yang melibatkan 1.220 responden dengan survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 24 September-7 Oktober 2022 dengan 1.200 responden. Namun hasil yang dirilis menunjukkan perbedaan.

Charta Politika Indonesia merilis tiga besar elektabilitas partai politik, yaitu PDIP 21,4 persen, Partai Gerindra 14,8 persen, dan Partai Golkar 9,3 persen. Di lain pihak, Litbang Kompas merilis elektabilitas tiga besar partai politik, yaitu PDIP 21,1 persen, Gerindra 16,2 persen, dan Partai Demokrat 14,0 persen.

"Jadi, untuk urutan 1 dan 2, dua lembaga survei itu sama menempatkan PDIP dan Gerindra. Namun untuk ururan ketiga berbeda,Charta Politika Indonesia menempatkan Golkar dan Litbang Kompas menempatkan Partai Demokrat," jelas Jamiluddin.

Menurut Jamiluddin, yang menarik, Charta Politika Indonesia menempatkan elektabilitas Partai Demokrat pada peringkat enam (6,6 persen), sementara Litbang Kompas menempatkan Golkar peringkat empat (7,9 persen).

"Jadi, dari dua lembaga survei itu terlihat hasil survei untuk Partai Demokrat selisihnya cukup besar, yaitu 7,4 persen. Temuan seperti ini juga kerap ditemukan pada hasil survei lembaga survei lainnya," kata Jamiluddin.

Perbedaan hasil tersebut menurut Jamiluddin menarik dipersoalkan. Sebab, survei yang dilakukan waktu dan besar sampelnya relatif sama. Seharusnya temuannya juga tidak jauh berbeda.

"Lembaga survei tentunya perlu menjelaskan kenapa hasil surveinya kerap jauh berbeda dengan yang dihasilkan lembaga survei lainnya. Penjelasan itu diperlukan agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga survei tetap terjaga," tegas Jamiluddin.

Menurut Jamiluddin, harus ada yang mengawasi lembaga survei agar tetap dalam koridor ilmiah. Tentu lembaga tersebut harus terdiri orang-orang yang independen dan berintegritas. "Hanya dengan begitu, lembaga survei dapat dipastikan bekerja sesuai prinsip ilmiah."

(dpy)