Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI: Hanya Lima dari 23 Janji Anies yang Dikerjakan

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. (foto: detik.com)

 

JAKARTA -- Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyatakan, dari 23 janji Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, hanya memenuhi lima janji. Meski demikian, lima janji yang dilakukan Anies itu pun dinilai Gembong tidak maksimal.

"Jadi ini nilainya lima dari 23. Jadi statusnya apakah berhasil atau tidak berhasil, nilai sendiri,” kata Gembong dalam diskusi dan refleksi lima tahun Anies di DPRD DKI Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Kamis (13/10/2022).

Gembong memerinci, lima janji yang dinilainya cukup berjalan adalah manfaat KJP Plus bagi usia 6-21 tahun. Kedua, menjaga kebutuhan pangan dan pengendalian inflasi, ketiga mengintegrasikan transportasi di DKI Jakarta. Disusul menyelenggarakan berbagai kesenian Jakarta sepanjang tahun, dan terakhir meningkatkan bantuan hibah untuk lembaga keagamaan dan ormas.

Gembong menjelaskan, bantuan hibah DKI untuk dana lembaga keagamaan dan ormas terealisasi sekitar Rp 352 miliar untuk 131 ormas keagamaan dan tempat ibadah selama 2022. Sedangkan penyelenggaraan berbagai kesenian Jakarta sepanjang 2019, dinilainya berjalan dengan baik.

Tiga kinerja Anies lainnya, seperti integrasi transportasi DKI Jakarta juga disebut mencapai target, meski terjadi kendala selama realisasinya. Khusus harga kebutuhan pangan yang terjaga dan inflasi 2,4 persen selama 2018-2021 disebut Gembong juga cukup. “Untuk KJP Plus bisa digunakan untuk kejar paket memang, namun belum ke madrasah atau sekolah di bawah Kemenag RI,” jelasnya.

Adapun 18 program yang dinilai PDIP gagal, disebut Gembong ada karena berbagai alasan. Program-program itu, lanjut dia, mulai dari pemanfaatan KJS dan KJS Plus serta penambahan manfaat bagi para guru mengaji, lalu pembukaan 200 ribu wirausahawan baru dalam program OK OCE selama lima tahun terakhir yang tidak juga mencapai target.
 

 

Lebih jauh, pengurangan angka pengangguran dinilai PDIP juga gagal karena angka pengangguran naik dari periode 2018-2019 sebanyak 7,97 persen. Kegagalan lain, disebut Gembong adalah penghentian reklamasi Teluk Jakarta, termasuk membuat pemerintahan yang transparan dengan konsep smart city.

Di sisi lain, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ahmad Yani menampiknya. Menurut dia, apa yang dilakukan PDIP selama ini memang menolak kinerja dan keberhasilan Anies. Ia meminta semua pihak mafhum karenanya. “Padahal seharusnya kita bisa objektif. Kalau kepala daerah bekerja baik, ya katakan baik, kalau tidak ya katakan tidak saja.”

Menurut Yani, hampir sebagian besar yang dijanjikan Anies sudah ditepati dalam lima tahun terakhir. Terlepas dari kritikan PDIP, Anies disebut Yani sudah maksimal menjalankan komunikasi dengan semua pihak. “Banyak juga dukungan kepada beliau, komunikasi terus berjalan karena kita mau mengantarkan Pak Anies sampai tugasnya di DKI selesai,” kata dia menegaskan.

 

(dpy)