Ganjar Pranowo Terima Ditegur PDIP, Pengamat: Itu Tunjukkan Loyalitas dan Disiplin Partai

Direktur Eksekutif Para Syndicate, Ari Nurcahyo. (foto: gatra.com)

JAKARTA -- Pemanggilan Ganjar Pranowo oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terkait pernyataan Gubernur Jawa Tengah itu siap menjadi calon presiden (capres0 di 2024, menunjukkan loyalitas dan disiplin Ganjar sebagai kader senior partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri itu. Sampai saat ini Ganjar dinilai masih menunjukkan kesetiaannya pada PDIP.

Direktur Eksekutif Para Syndicate, Ari Nurcahyo mengatakan, pemanggilan Ganjar ini juga tidak bisa dilepaskan dengan disiplin partai terhadap 'Dewan Kolonel' yang merupakan kelompok pendukung Puan Maharani di internal PDIP. Karena itu, Ari menilai pemanggilan dan peringatan pada Dewan Kolonel itu memang bagian dari upaya PDIP menegakkan kedisiplinan kepada seluruh kader partai banteng tersebut.

"Ganjar bukan takut, tapi menunjukkan loyalitas dan disiplin partai. Dan soal wacana capres ini, yang terima peringatan dan sanksi lisan bukan hanya Ganjar, sebelumnya inisiator 'Dewan Kolonel' juga dapat peringatan dan sanksi yang sama," kata Ari dalam siaran persnya, Selasa (25/10/2022).

Menurut Ari, sebagai partai besar dan pemenang Pemilu 2019, PDIP hanya mau menegakkan disiplin partai dan menertibkan kadernya dan cara komunikasi kepada publik. Semua kader PDIP, utamanya yang digadang memiliki peluang elektabilitas tinggi dan diwacanakan sebagai capres diminta untuk tetap menjaga soliditas dan fokus kerja serta menjalankan fungsi partai.

"Pesan yang disampaikan, deklarasi capres ada momen dan waktunya, dan sekarang bukan saat yang tepat," jelas Ari.

Ari mengakui memang masih ada waktu setahun lebih untuk pendaftaran capres-cawapres. Selain alasan waktu, yang dianggap masih cukup lama di tahapan pemilu, deklarasi capres yang terlalu dini, juga disebut akan mengganggu fokus kerja pemerintah, baik kepala daerah maupun pejabat menteri di kabinet. Apalagi saat ini, dunia tengah dihadapkan dengan tantangan krisis "Krisis yang sedang kita hadapi, ini juga berpotensi memecah masyarakat di akar rumput, karena perbedaan pilihan politik di masyarakat," jelasnya.

Walaupun Ari juga mengkritisi posisi oligarki partai politik yang terlalu mengatur permainan demokrasi dan politik di tanah air. Sebagaimana ia menduga kelompok oligarki yang ikut 'memainkan' elektabilitas capres atau cawapres untuk kepentingan politiknya. "Saya menduga, salah satu 'mainan' kelompok oligarki ini adalah men-drive survei dan opini untuk mendorong elektabilitas capres-cawapres, tanpa menyiapkan road map kepemimpinan nasionalnya untuk menjawab tantangan masalah bangsa dan negara ke depan."

Akibat dari oligarki ini, menurut Ari, rakyat dan elite saat ini lebih cepat terbelah karena pilihan-pilihan politik capres yang belum saatnya. Apalagi semua hanya mengukur dengan elektabilitas, tanpa menimbang dan menyiapkan kriteria dan sosok kepemimpinan seperti apa kepemimpinan yang dibutuhkan Indonesia pasca-Jokowi.

"Seharusnya kita menyiapkan dulu "what is" nya atau kriteria apa, baru mencari "who is" nya atau siapa sosoknya untuk kepemimpinan nasional. Maka permainan ini dugaan saya bagian dari game yang sedang dilakukan para oligarki,” kata Ari menegaskan.

(dpy)