SBY Khawatir Pemilu 2024 Berpotensi tak Adil, Demokrat Berkelit SBY tak Tuduh Pemerintah

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (foto: kompastv/youtube)

JAKARTA --  Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan kekhawatirannya lantaran ada tanda-tanda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berpotensi tidak jujur dan tak adil. Pernyataan presiden keenam RI tersebut disampaikan dalam pengarahan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat, Kamis (15/9/2022).

Potongan pidato SBY saat pengarahan tertutup dalam acara tersebut bocor di media sosial. SBY memberi beberapa penekanan dalam pidato tersebut. Salah satunya soal tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak adil.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menjelaskan bahwa pidato SBY itu bersifat tertutup dan hanya disampaikan kepada kader partainya di Rapimnas Partai Demokrat. Meski begitu, ia menyampaikan pidato tersebut bukan pernyataan yang menuduh pemerintah.

"Yang disampaikan Pak SBY itu bukan terkait dengan potensi kecurangan, tetapi lebih kepada potensi ketidakadilan. Jadi masih dibedakan nih kecurangan dan ketidakadilan gitu, dan kami tidak menyebut pemerintah atau satu sosok tertentu," ujar Herzaky kepada awak media, Ahad (18/9/2022).

Pidato SBY juga merupakan harapan dari Partai Demokrat agar Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tak diikuti oleh dua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Tujuannya untuk mencegah polarisasi di masyarakat.

"Kami juga terus berupaya agar tidak hanya dua pasangan calon, mengapa dua pasangan calon? Kita tahu akibatnya 2014-2016 polarisasi yang luar biasa. Nah kita tidak mau ini terjadi, kita ingin ada peluang yang lebih besar buat semua, mau tiga sama empat ya silakan saja," jelas Herzaky.

Sekali lagi, menurut Herzaky, SBY tidak menuduh pemerintah curang menjelang Pemilu 2024. Pidato tersebut merupakan komitmen Partai Demokrat demi menghadirkan demokrasi di Indonesia yang lebih baik. "Mari kita jaga Pemilu 2024, kita wujudkan nih bisa menjadi demokrasi yang benar-benar sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat," ujar Herzaky.

Di sisi lain, Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mempertanyakan pernyataan SBY yang menilai Pemilu 2024 bisa berjalan tak adil dan tidak jujur. Seharusnya, saran dia, SBY melaporkan indikasi tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), bukan malah menyampaikannya di Rapimnas Partai Demokrat.

"Sekiranya kenegarawan beliau dikedepankan, tentu saja apa yang beliau dengar dan ketahui itu dapat disampaikan kepada KPU yang merupakan penyelenggara pemilu yang netral," ujar Hasto dalam konferensi pers daringnya, Minggu (18/9/2022).

Menurut Hasto, rapimnas seharusnya menjadi forum partai politik untuk menyampaikan politik kebenaran. Bukan justru menyampaikan fitnah berdasarkan ambisi atau informasi yang berpotensi tak benar.

"Kecurigaan yang berlebihan tentu saja tidak kondusif di dalam iklim politik nasional kita. Apalagi disampaikan oleh Bapak SBY dalam forum resmi, Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat tersebut," tegas Hasto.

 

(dpy)