Prof Imron Cotan: Keadilan bagi Masyarakat, Makna Strategis Bantalan Sosial

Pemerhati isu-isu global dan strategis Prof Imron Cotan (foto: wartadepok.com)

JAKARTA -- Bantalan sosial yang diluncurkan pemerintah bertujuan untuk memastikan daya beli masyarakat lapisan bawah tidak terpengaruh oleh penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Program tersebut memiliki makna strategis untuk menghadirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.
 
"Penyesuaian harga BBM bersubsidi bukan hal yang baru karena juga dilakukan oleh pemerintah-pemerintah terdahulu. Yang penting pemerintah memastikan bahwa daya beli masyarakat lapisan bawah tidak terpengaruh," ujar pemerhati isu-isu global dan strategis Prof Imron Cotan dalam Webinar Nasional Moya Institute bertajuk "Penyesuaian Harga BBM: Problem atau Solusi", Jumat (2/9/2022).

Sebelumnya, pemerintah meluncurkan tiga bantalan sosial yang terdiri dari bantuan langsung tunai (BLT) kepada 20,6 juta masyarakat lapisan bawah sebesar Rp 600.000/keluarga/bulan; subsidi upah kepada 16 juta pekerja, sebesar Rp 600.000/kepala/bulan; dan subsidi untuk sektor transportasi, ojek, dan nelayan, sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum yang dikelola oleh pemda-pemda di seluruh Indonesia.

Mantan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Prof Bambang Brojonegoro mengatakan, pemberian subsidi BBM tidak menjadi persoalan sepanjang diimbangi dengan program bantuan sosial tepat sasaran sehingga daya beli masyarakat lapisan bawah tidak terpengaruh.

"Dan agar penyesuaian harga BBM bersubsidi tidak melemahkan daya beli masyarakat bawah, pemerintah perlu memastikan inflasi harga bahan-bahan pokok, seperti daging, telur, cabai, atau beras, dapat dicegah," ujar Bambang.

Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Mukhaer Pakkanna, mengatakan, pemberian subsidi biasa dilakukan oleh negara-negara lain. Namun, akibat tekanan berat terhadap APBN saat ini, sebagai dampak dari krisis energi global, penyesuaian harga BBM bersubsidi memang tidak terelakkan, sepanjang meningkatkan produktivitas.

Politikus reformasi Mahfudz Siddiq menyebutkan, bila pemerintah tetap jadi merealisasikan penyesuaian harga BBM bersubsidi, maka harus disadari ada golongan masyarakat bawah yang terdampak, yang memerlukan perlindungan. Sebenarnya menyerahkan harga BBM ke mekanisme pasar juga dapat dipertimbangkan pemerintah agar Indonesia tidak terus-menerus terjebak pada isu yang sama.

Direktur Eksekutif Moya Institute Hery Sucipto menyatakan, penyesuaian harga BBM merupakan langkah tepat untuk melindungi rakyat dan perekonomian nasional dari guncangan global yang diakibatkan oleh disrupsi rantai pasok akibat krisis geopolitik.

 

(dkd)