Presiden Jokowi Wanti-Wanti ke Menkeu Sri Mulyani Agar Hati-Hati Jaga APBN

Presiden RI Joko Widodo dan Menkeu Sri Mulyani (kiri). (foto: tribun timur)

JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berpesan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dieman-eman. Dieman-eman kurang lebih berarti dijaga dengan hati-hati.

"Saya selalu sampaikan kepada Bu Menteri Keuangan, Bu, kalau punya uang di APBN kita, dieman-eman. Itu bahasa Inggris dieman-eman, dijaga, hati-hati," kata Presiden Jokowi di Jakarta, seperti dilansir dari Antara, Kamis (29/9/2022).

Presiden Jokowi mengatakan hal tersebut dalam acara United Overseas Bank (UOB) Economic Outlook 2023 yang juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan pejabat terkait lainnya.

"Mengeluarkannya harus produktif, harus memunculkan return yang jelas, karena kita tahu, sekali lagi, hampir semua negara tumbuh melemah, terkontraksi ekonominya," jelas Jokowi.

Menurut Jokowi, setiap hari terdengar berita yang mengatakan negara-negara di dunia mengalami krisis energi maupun krisis finansial.

"Nilai tukar melompat-lompat. Baru sehari, dua hari, karena APBN di UK (United Kingdom), lalu berimbas pada semua negara; yang kita tahu, kalau dilihat angkanya kita masih baik nilai tukarnya, meski melemah minus 7; tapi dibandingkan dengan negara-negara lain, Jepang sampai minus 25, Cina minus 13, Filipina minus 15. Ini yang harus kita syukuri, tapi perlu kerja keras jangka panjang," tegas Jokowi.

Jokowi juga menegaskan bahwa saat ini semua negara berada pada posisi sulit untuk memprediksi dan mengkalkulasi ekonomi ke depan. "Arahnya seperti apa? Pemulihan seperti apa? Satu masalah muncul belum selesai, muncul masalah yang lain, dan efek domino ini semua menyampaikan sulit dihitung," terangnya.

Dalam pertemuan dengan kepala pemerintahan negara G7 di Jerman pada Juni 2022 lalu, Jokowi mengaku telah bertemu dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz, Presiden Prancis Emmanuel Macron, mantan perdana menteri Italia Mario Draghi, dan Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen. Dalam pertemuan itu para petinggi dunia tersebut membahas soal kondisi ekonomi dunia yang sedang tidak menentu.

"Ketemu tidak di dalam forum formalnya, tapi saat makan malam. Dari situlah saya bisa menyimpulkan bahwa semuanya sulit. Dilanjutkan dengan bertemu dengan Presiden Korea, Presiden Cina, PM Jepang, tambah lagi; kepastian itu memang sulit. Lebih sulit lagi saat berdiskusi dengan Presiden Zelenzkyy (Ukraina) dan Presiden Putin(Rusia), perang tidak akan berhenti besok atau bulan depan; artinya nggak jelas," tegas Jokowi.

Apalagi, sambung Jokowi, saat ini ada 345 juta orang dari 82 negara yang menderita kekurangan pangan akut serta ditambah dengan 19.700 orang meninggal setiap hari karena kelaparan. "Bapak, Ibu masih bisa setiap hari ke restoran. Kita semua masih alhamdulilah kita patut bersyukur, pangan kita juga masih cukup memberikan makan setiap hari," kata dia.

Bahkan, menurut Jokowi, Indonesia mendapatkan pengakuan dari International Rice Research Institute (IRRI) bahwa sejak 2019 sudah melakukan swasembada beras. "Sistem ketahanan pangan kita dinilai baik. Ini yang terus kita jaga, syukur-syukur kita bisa kelebihan produksi yang banyak. Kenapa kita sekarang bangun food estate, food estate, food estate? Selain menjaga ketahanan pangan, kita juga bisa membantu negara lain dalam ketahanan pangan, kita bisa ekspor," tegasnya.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengaku senang mempunyai Presiden seperti Jokowi karena tegas meminta pemerintah berhati-hati dalam menggunakan APBN. "Kalau punya Presiden seperti Pak Jokowi tadi di mana Menkeu diminta berhati-hati dalam menggunakan APBN, kita senang," katanya.

Hal tersebut harus dilakukan Sri Mulyani karena hampir seluruh negara saat ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang lemah, bahkan terkontraksi hingga diperkirakan resesi pada tahun depan. Sri Mulyani mengatakan pesan Jokowi sangat relevan dengan pemerintah yang sedang berupaya mengoptimalisasi belanja pada kuartal IV tahun 2022.

Mayoritas pemerintah baik daerah dan pusat sampai kini, kata Sri Mulyani, baru membelanjakan anggaran di bawah 60 persen sehingga masih terdapat sisa sebesar 40 persen dari pagu yang harus dikebut hingga akhir tahun ini.

Menurut Sri Mulyani, pesan Presiden Jokowi akan menjadi benteng jika terdapat permintaan anggaran untuk belanja macam-macam atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. "Kalau nanti ada yang minta belanja macam-macam, kita bilang tadi Pak Presiden suruh hati-hati. Jadi itu membuat kita bisa melihat secara jauh lebih baik," tegas dia.

 

(als)