Bantalan Sosial Bisa Jaga Daya Beli Masyarakat Saat Penyesuaian Harga BBM Diterapkan

Pengamat isu strategis nasional dan isu politik internasional Profesor Imron Cotan (foto: wartadepok.com)

JAKARTA -- Pengamat isu strategis nasional dan isu politik internasional Profesor Imron Cotan menyatakan, penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah memang tidak dapat dihindari, walau disadari penuh akan ada kelompok masyarakat terdampak. Kendati demikian, Imron meyakini bahwa pemerintah telah menyiapkan mitigasinya, yaitu melalui program bantalan sosial.

Bantalan sosial tersebut terdiri dari bantuan tunai langsung bertahap kepada masyarakat prasejahtera, sebesar Rp 600 ribu per keluarga; subsidi upah sebesar Rp 600 ribu per pekerja per bulan, dan subsidi transportasi, termasuk ojek, yang dananya diambil 2 persen dari Dana Transfer Umum.

Imron menegaskan bahwa kebijakan tersebut tepat dan dengan semangat gotong-royong meyakini bangsa Indonesia akan keluar dari kesulitan ini sebagai bangsa pemenang.

"Apalagi dalam pelaksanaannya kementerian dan lembaga terkait menerapkan verifikasi yang ketat," ujar Imron dalam webinar bertema "APBN Tertekan: BBM Subsidi Solusi atau Ilusi", yang digelar Moya Institute, Rabu (31/8/2022), guna mengkaji dampak dari rencana pemerintah menyesuaikan harga BBM untuk mempertahankan APBN.

Pembicara lainnya dalam webinar, mantan Ketua Wantimpres Sri Adiningsih menyatakan, penyesuaian harga BBM memang tidak dapat terelakkan untuk menghindari ‘jebolnya’ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Apalagi harga BBM di Indonesia tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain.

"Tapi yang penting ketika terjadi penyesuaian harga BBM, pemerintah juga harus menjaga daya beli masyarakat, misalnya melalui bantuan tunai. Sebab penyesuaian harga BBM pasti berdampak terhadap kenaikan harga," ucap Sri Adiningsih.

Sedangkan pengamat sosial UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra menyambut baik rencana penyesuaian harga BBM diimbangi dengan jaminan pemerintah untuk mengucurkan bantuan sosoal (bansos) agar ekonomi masyarakat tetap terjaga. Kendati demikian, Azyumardi mengimbau supaya penyaluran bansos benar-benar tepat sasaran. Bahkan, imbuh Azyumardi, masyarakat yang tidak terjangkau bansos juga bisa dibantu dengan upaya filantropi.

Adapun Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Marsudi Syuhud mengatakan, dengan penyesuaian harga BBM ini, maka APBN diharapkan dapat lebih difokuskan bagi komponen masyarakat yang benar-benar memerlukan bantuan.

"Jadi sejauh mana kemaslahatan penyesuaian harga BBM ini tercipta bagi kehidupan mayoritas masyarakat, yang paling membutuhkan. Bukan dinikmati oleh kelompok yang sudah mampu," tukas Marsudi.

Direktur Eksekutif Moya Institute Hery Sucipto menambahkan, harga minyak mentah dunia terus meroket sehingga diperlukan langkah-langkah antisipasi dengan merumuskan kebijakan publik yang tepat. Ia menjelaskan, formulasi kebijakan publik tentang penyesuaian harga BBM tentu saja harus lepas dari kepentingan politik.

Terkait dengan melonjaknya harga BBM, pemerintah telah menghabiskan anggaran subsidi Rp 502 triliun yang diperkirakan akan merangkak naik Rp 698 triliun sampai akhir tahun, jika diteruskan.

"Hal ini tidak dapat dipertahankan, jika Indonesia ingin terbebas dari krisis yang sudah menimpa sejumlah negara di dunia saat ini," pungkas Hery.

 

(dpy)